KPU kelompok 1

 Liputan kelompok 1 proses pemungutan suara pemilihan umum di TPU 007  kp. Caringin RT. 07  / RW. 02   Desa CIRACAP kec ciracap 

Di susun guna memenuhi mata pelajaran sosiologi

Oleh 

Kelompok 1 

Ismaya 

Amelia 

Nanda Silvia 

Faiz Abyan Ediarsyah

Moch Fikri firdaus

Sendi  SanSan mutaki

Waktu 

Rabu 27 November 2024 

- Sosialisasi Calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 

- Memilih calon gubernur dan wakil gubernur

- menanyakan tentang gubernur dan wakil gubernur

- pemilihan hasil calon gubernur dan wakil gubernur

- penutup 

Ada 4 gubernur yang mencalonkan yaitu

 Calon nomer 1 

K.H. Acep Adang Ruhiat

Calon wakil gubernur 

Gitalis dwi Natarina 

Partai PKB 

Visi:

Terwujudnya Jawa Barat yang bahagia lahir dan batin.

Misi:

1. Membangun masyarakat Pancasila yang bertakwa dan berakhlak mulia melalui penguatan peran masjid, rumah ibadah, lembaga pendidikan agama, dan komunitas keagamaan sebagai pusat peradaban.

2. Mewujudkan masyarakat yang berdaya, sejahtera, bahagia, dan berbudaya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata dan inovatif.

3. Mempercepat pembangunan wilayah berbasis lingkungan yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas dan tata ruang yang mendukung keseimbangan alam dan memberikan kebahagiaan bagi semua lapisan masyarakat.

4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi yang adil dan sejahtera melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang menyeluruh.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan partisipatif dengan kepemimpinan yang kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

Calon nomer 2

Ahmad Syaikhu

Calon wakil gubernur 

Ilham Habibie 

Partai  PKS 

Visi:

Membangun Jawa Barat yang silih asih, asah, dan asuh untuk Indonesia maju.

Misi:

1. Membangun kualitas manusia masyarakat Jawa Barat yang beriman dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila.

2. Membangun keluarga tangguh sejahtera sebagai pilar elemen masyarakat Jawa Barat.

3. Memastikan kesejahteraan sosial yang merata dalam bentuk memperluas akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan menurunkan angka kemiskinan absolut di Jawa Barat.

4. Membangun ekonomi Jawa Barat yang merata, inklusif, dan berkelanjutan dengan penguatan potensi desa, kota, dan pesisir.

5. Membangun wilayah dengan kebijakan tata ruang yang optimal untuk kota, desa, dan pesisir Jawa Barat.

6. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif.

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan hukum yang baik, transparan, dan berbasis pelayanan publik.

8. Penyelarasan hidup masyarakat Jawa Barat dengan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan.

Calon nomer 3

Jeje Wiradinata

Calon wakil gubernur 

Ronal surapradja 

Partai PDI

Visi:

Membangun masyarakat adil makmur, lestari dan berkeadaban.

Misi:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.

2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.

3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif.

4. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

5. Setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi, dan berkeadaban.

6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia 

Calon nomer 4 

Dedi Mulyadi 

Calon wakil gubernur 

Ahmad Hidayat 

Partai  Gerindra 

Visi:

Berpijak ada latar belakang, gambaran umum Provinsi Jawa Barat, permasalahan-permasalahan dan isu strategis Provinsi Jawa Barat dapat disusun dalam visi Jawa Barat Istimewa.

Misi:

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertakwa, dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing.

2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini.

3. Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana.

4. Pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang proporsional memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien menjunjung tinggi prinsip- prinsip pemerintahan yang bersih.        

* Bab 1 

1. Pendahuluan

2. Keadaan tempat

3. Sejarah tempat

* Bab 2 

Tinjauan teoritis

1. Pesta demokrasi 

   - apa itu pesta demokrasi

Pesta demokrasi baru bisa di anggap sebuah perayaan ketika masyarakat memiliki kesadaran penuh tentang hak- hak politik mereka dalam pemilu. Jika hal tersebut sukar di lakukan , menghentikan pemakaian istilah pesta demokrasi mungkin merupakan sebuah langkah awal untuk memudarkan kebiasaan buruk dalam pelaksanaan demokrasi

2. Apa itu gubernur

- Gubernur adalah pemimpin provinsi, yang merupakan gabungan dari beberapa kabupaten dan kota.

-Gubernur adalah seorang kepala jabatan politik dan administrasi yang mengacu kepada kepala eksekutif dari suatu wilayah setingkat di bawah negara seperti provinsi atau negara bagian,[1] berpangkat di bawah kepala negara, dan dalam beberapa hal merupakan perwakilan resmi kepala negara seperti gubernur jenderal. Di beberapa negara kesatuan seperti Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok dan Pakistan gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah tingkat provinsi; sedangkan di beberapa negara federasi seperti Amerika Serikat, Brasil dan India gubernur merupakan kepala eksekutif tertinggi dari suatu wilayah di negara bagian[2]. Bergantung dari jenis wilayahnya serta hukum publik yang berlaku di wilayah tersebut, seorang gubernur dapat ditunjuk atau dipilih, dan wewenang gubernur dapat beraneka ragam secara signifikan.

* Devinisi gubernur

- Definisi (1): kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat provinsi

* Tugas gubernur yaitu 

Mempunyai tugas: a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota; b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; c. memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya; d. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah 

* Tugas wakil gubernur

. Wakil Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam: a. Penyelenggaraan pemerintahan; b. Pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari'at Islam; c. Penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan

* Apa yang di maksud dengan gubernur

. Gubernur adalah pemimpin provinsi, yang merupakan gabungan dari beberapa kabupaten dan kota. Fungsi: Gubernur mengoordinasikan pembangunan di seluruh provinsi, mengawasi Bupati dan Walikota, serta menyelaraskan program-program nasional di tingkat provinsi.

3 apa itu bupati

- Bupati adalah sebutan untuk kepala daerah kabupaten di Indonesia. Seorang bupati kewenangannya sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang atasan penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (masyarakat) di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politik (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil[1].

* Devinisi bupati

. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

* Tugas bupati yaitu 

. Bupati mempunyai tugas dan wewenang:

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara bupati dan DPRK;

b. mengajukan rancangan qanun;

c. menetapkan qanun yang telah mendapat persetujuan bersama antara bupati dan DPRK;

d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang ABPK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama;

e. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syari'at Islam secara menyeluruh;

f. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRK; tugas bupati

* Tugas wakil bupati yaitu 

. Wakil bupati mempunyai tugas membantu bupati dalam:

a. penyelenggaraan pemerintahan;

b. pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari'at Islam;

c. penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;

d. pemberdayaan perempuan dan pemuda;

e. pemberdayaan adat;

f. pengupayaan pengembangan kebudayaan;

g. pelestarian lingkungan hidup;

h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim, dan gampong;

i. pelaksanaan tugas dan wewenang bupati apabila bupati berhalangan; dan

j. pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh bupati. 

2. Batasan masalah 

. Rumusan Masalah

Penguatan peran pemerintah mutlak dilakukan, mengingat pesta

demokrasi berupa pemilu, pilpres maupun pemilukada bukan hajatan biasa

yang bisa diselenggarakan oleh pihak lain atau swasta misalnya, namun

hajatan akbar yang mana negara wajib menyelenggarakannya dengan baik

sesuai kehendak rakyat. Pemerintah memiliki peran sentral mulai dari

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi dan

pengawasan. Oleh karena itu, penguatan peran pemerintah disemua bisnis

proses demokrasi sangat penting dilakukan. Rumusan masalah yang diajukan

dalam taskap ini yaitu bagaimana strategi untuk menguatkan peran

pemerintah dalam mewujudkan pesta demokrasi yang bermartabat guna

terciptanya konsolidasi demokrasi?

Dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan kaji